Blogger Templates

Selasa, 22 Mei 2012

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 8

STRUKTUR PRODUKSI,DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

 3.   Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan
·         Distribusi Pendapatan & Kemiskinan Diindonesia
Di negara Indonesia ini secara grafis dan klimatogis merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis ppantai yang terluas di dunia, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjaang tahun, hutan dan kandungan bumi Indonesia yang sangat kaya, merupakan bahan yang utama untuk membuat negara kita menjadi kaya. Suatu perencanaan yang bagus yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur akan hasil pertaniannya dan hasil rempah-rempahnya. Ini terlihat dari hasil Pelita III sampai dengan Pelita V yang dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% - 8% membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk yang tinggi. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat julukan “Macan Asia”.
Namun ternyata semua pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang cukup berati pada usaha pengentasan kemiskinan. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998-1999 penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut sudah turun menjadi 18% dan pada menjadi 14% pada tahun 2004. Situasi terbaik terjadi antara tahun 1987-1996 ketika angka rata-rata kemiskinan berada dibawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996 ketika angka kemiskinan hanya mencapai 11,3%.
Di Indonesia pada awal orde baru para pembuat kebijakkan perencanaan pembangunan di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya disektor-sektor tertentu saja pada akhirnya akan menghasilkan “Trickle Down Effect” . Didasarkan pada pemikiran tersebut, pada awal orde baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan orde baru lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi.
Krisis yang terjadi secara mendadak dan diluar perkiraan pada akhir dekade 1990-an merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia. Bagi kebanyakan orang, dampak dari krisis yang terparah dan langsung dirasakan, diakibatkan oleh inflasi. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat sebesar 6% menjadi 68%, sementara upah rill turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup dibawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% dari jumlah penduduk. Pada sat yang sama, kondisi kemiskinan menjadi semakin parah, karena pendapatan kaum miskin secara keseluruhan menurun jauh dibawah garis kemiskinan.
·         Distribusi pendapatan = pembagian pendapatan
·         Menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik factor produksi.
·         Menggambarkan variabilitas atau disperse pendapatan.

·          Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan kmperat.
Definisi kemiskinan telah banyak dikemukakan oleh pakar dan lembaga yang terkait dengan permasalahan kemiskinan.

Specker (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup:
·       kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal,
·       ganguan dan tingginya risiko kesehatan,
·       risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
·       kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
·       kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:
Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial.

Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:
Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial.

Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

·         Pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia selama ini
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan situasi/keadaan yang menunjukkan kondisi-kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Namun dalam perkembangannya suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan belum tentu baik untuk rakyatnya karena adanya masalah pemerataan. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi namun tidak diiringi dengan pemerataan maka suatu negara akan mengalami disparitas/ketimpangan.
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Sumber : http://mifta-huljannah.blogspot.com/2012/04/minggu-8-struktur-produksi-distribusi.html

Tugas Perekonomian Indonesia Minggu 7

STRUKTUR PRODUKSI,DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

1.     Struktur Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Suatu proses pembangunan ekonomi yang telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Indonesia pada awal pembangunan sebagai negara agraris berubah menjadi negara semi industri. Perubahan struktur ekonomi ini dapat dilihat melalui perubahan dalam struktur produksi yaitu antara pertanian, industri, dan jasa, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun terhadap pembentukan PDB (Pruduk Domestik Bruto)
Suatu negara biasanya menggunakan pendapatan nasional sebagai tolak ukur untuk melihat laju pembangunan ekonomi negara tersebut. Pendapatan nasional ialah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian negara selama satu tahun. Pendapatan nasional menunjukkan kegiatan ekonomi yang dicapai dalam satu tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi ialah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
2.     Pendapatan Nasional
·         Pengertian
adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
·         Perhitungan Pendapatan Nasional Dengan Pendekatan Produksi (GDP)
Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Formula :
Y = ∑Pi.Qi
Contoh:
Nilai penjualan seluruh perusahaan tergolong kain batik Rp 2.000 juta, bahan mentah dibutuhkan bernilai Rp. 500 juta. Makasumbangan industri batik pada pendapatan nasional adalahRp. 2000 juta – Rp. 500 juta = 1.500 juta
·         Perhitungan Pendapatan Nasional Dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (XM).
Formula :
Y = C + I + G + (X – M)
Keterangan :
Y : Pendapatan NasionalC :Pengeluaran konsumsiI : Pengeluaran investasiG :Government ExpenditureX :Ekspor M :Import
·         Perhitungan Pendapatan Nasional Dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
Formula : Y = r + i + w + p
Dimana :Y : Pendapatan Nasionalr :sewa tanah/alami : bunga modal (netto)w :upah TKp : laba pengusaha/skill 
·         Pendapatan Nasional Yang Siap Dibelanjakan ( Y Disposible)
(Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
·         Pendapatan Nasional Per Kapita
merupakan pendapatan rata-ratapenduduk suatu negara pada periode tertentuPendapatan per kapita digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periodeIPC=
PopGNP
 GNP : Gross National ProductPop : Jumlah Penduduk.

sumber: buku perekonomian indonesia pengarang: Tulus Tambunan

Seputar Masalah Pengangguran di Indonesia

"Seputar Masalah Pengangguran di Indonesia"

Oleh: Diah Sri Rejeki - 10/02/2008 - 16:57:34
Kata Kunci: Pengangguran
Masalah yang menerpa masyarakat dan pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah usai. Permasalahan sosial, politik, ekonomi, bahkan teknologi, semuanya masih berkelanjutan hingga kini. Ada satu permasalahan yang menarik karena permasalahan tersebut belum terselesaikan secara menyeluruh, yaitu permasalahan tentang pengangguran yang semakin meningkat. Permasalahan ini tergolong kepada permasalahan sosial ekonomi.

Secara nasional, angka pengangguran di negeri ini memang sangat tinggi. Permasalahan ini merupakan bom waktu bila tidak diselesaikan segera. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2000 diperkirakan mencapai 96 juta orang. Pada 2001 jumlah penganggur mencapai 40,2 juta orang terdiri atas pengangguran terbuka dan setengah penganggur. Angka ini akan terus membengkak sampai 2004. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya angka putus sekolah yang mencapai 1,7 juta orang. (Pikiran Rakyat, Senin 15 Agustus 2005).

Tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi dikarenakan arus globalisasi yang semakin pesat. Permasalahan tentang pengangguran sudah merajalela dari masyarakat mampu sampai masyarakat yang kurang mampu. Pengangguran itu biasanya mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena seseorang yang menganggur itu sama dengan yang lainnya mempunyai suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan itu belum terpenuhi, maka setiap orang akan melakukan hal apapun agar segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan akan pangan yang tak ada kompromi, apapun akan dilakukan masyarakat jika sudah dihadapkan kepada faktor kebutuhan tersebut.

Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran itu merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Selain itu pengangguran juga merupakan beban keluarga dan masyarakat serta merupakan sumber utama dari kemiskinan serta dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Pembangunan nasional ke depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang sehat secara mental dan fisik serta mempunyai keterampilan, keahlian dan kekreatifan sehingga mampu membangun keluarga yang berkecukupan. Karena dari keterampilan dan keahlian tersebut, setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja dan mempunyai penghasilan yang layak.

Masalah pengangguran tidak hanya menerpa masyarakat kalangan bawah saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan pun mengalami permasalahan tersebut. Banyak faktor yang mendukung terhadap permasalahan pengangguran, antara lain:

Faktor Kemiskinan.
Banyaknya jumlah pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya: Di suatu pabrik, untuk menjadi seorang karyawan di suatu pabrik tersebut, harus ”ada orang dalam” yang membantunya dan menjamin pekerjaan dapat diraih selain itu juga orang yang ingin masuk pabrik tersebut harus memakai jasa seorang calo dengan memberikan ”uang jerih payah”. Dan nominal uang tersebut tidak sedikit. Kesimpulannya, orang yang tidak mempunyai uang, dia tidak bisa kerja.

Faktor Pendidikan.
Banyaknya anak putus sekolah juga merupakan salah satu faktor yang menunjang pengangguran. Karena untuk bekerja di zaman sekarang, harus bisa calistung (baca, tulis,hitung) minimal tamatan SLTP. Itupun hanya pekerjaan berkisar Pembantu Rumah Tangga (PRT), Baby Sitter, dan lain-lain. Namun, di era globalisasi sekarang sudah ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin sulit anak yang putus sekolah itu mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan layak.
Dari Pendidikan juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Faktor Keahlian
Untuk zaman sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue, membuat prakarya, dan lain-lain.
Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta.

Faktor Budaya
Telah disebutkan bahwa sindrom pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah saja. Namun, kalangan atas pun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang tersebut menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses.

Faktor Pasaran
Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negri ini, juga rendahnya kualitas SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.

Data menyebutkan bahwa ”Sejumlah 36,7 persen dari penganggur terbuka ini berusia muda antara 15-24 tahun.” (Kompas, Sabtu 12 Februari 2005). Penganggur usia muda ini seharusnya adalah generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Maka telah terbukti, pembangunan nasional di indonesia tergolong sangat lamban.
Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu mengungkapkan, hingga 10 tahun mendatang masalah pengangguran di Indonesia belum bisa dituntaskan, hanya bisa dikurangi. Penciptaan lapangan kerja sekarang ini hanya berkisar 1,5 juta sampai dua juta per tahun. Padahal di samping jumlah pengangguran sekitar 36 juta jiwa, setiap tahun ada sebanyak 2,5 juta sampai 3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar tenaga kerja. (Kompas, Sabtu 24 Februari 2000).

Pengangguran terbuka bukanlah persoalan final yang mesti dihadapi. Masih ada angka pengangguran setengah terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan. Menurut prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan kerja. (Kompas, Sabtu 12 Februari 2004).
Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa Indonesia.Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi. Mengingat keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah telah membuat 5 kebijakan. Antara lain:
1. Mengubah kebijakan politik ekonomi makro, agar merangsang pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2. Membuat kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
3. Kebijakan ketiga, membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
4. Melakukan reformasi di bidang pertanahan. Selama ini tanah untuk kegiatan produksi, lebih banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
5. Kebijakan kelima yang secara khusus sedang digarap Depnaker sekarang, ujar Pasaribu, melipatgandakan usaha peningkatan tenaga kerja di lingkungan keluarga yang berpendapatan kecil. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok pengusaha kecil dan menengah dari Jepang.
(Kompas, Sabtu 20 Februari 2000)

Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya, dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negri.
Pemerintah juga mengajukan 2 kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yaitu kebijakan makro (umum) dan kebijakan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa poin. Antara lain:

Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
Melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja.
Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled).
Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan.
Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
Mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.
(Suara Pembaruan Daily, 7 September 2004)

Untuk merubah masyarakat pengangguran menjadi masyarakat yang berpotensi memang tidaklah mudah. Ada beberapa langkah untuk memecahkan masalah pengangguran , antara lain:
Pertama, dilihat dari sektor pendidikan, kita harus menumbuhkan budaya baca dikalangan masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup mereka. Bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan belajar bersama dengan gratis. Itu pun harus didukung oleh keterlibatan masyarakat.
Masih dari sektor pendidikan, untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, perpustakaan membuat seminar tentang ”menjadi manusia kreatif bagi generasi penerus bangsa”. Dan disebarkan melalui iklan-iklan ke berbagai media baik media cetak maupun media elektronik tentang seminar tersebut yang diharapkan agar pengangguran dapat teratasi.
Solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran tersebut bisa dilakukan dengan cara menjadikan seseorang yang ahli dalam entrepreuneur. Karena seorang entrepreuneur itu sangat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Karena mereka berperan dalam menambah produksi nasional, menciptakan kesempatan kerja, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan, menambah sumber devisa bagi pemerintah, menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak, dan membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa. Wirausaha pada sektor informal seperti PKL (pedagang kaki lima), lebih mulia dibandingkan dengan lulusan sarjana yang tidak jelas kerjanya.
Menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan mempunyai keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global juga mampu mengatasi perngangguran. Ini bisa dilakukan dengan membangun semangat dan kekreatifan akan memulai bekerja.
Dimulai dengan mengemukakan sebuah slogan ”Cintailah produk dalam negri”. Karena, dengan membeli produk luar negri, berarti itu sama saja telah menciptakan pengangguran di negri sendiri. Slogan ini harus dilakukan dengan gencar. Karena banyak dari masyarakat Indonesia umumnya kalangan menengah ke atas merasa ”gengsi” untuk membeli produk dalam negri.
Mungkin dengan solusi-solusi tersebut, kita bisa meminimalisir adanya pengangguran di Indonesia. Intinya, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan pengangguran dengan cara menanamkan pendidikan sedini mungkin, yang didukung oleh fasilitas yang menunjang juga disertai keterlibatan masyarakat dalam membantu menangani masalah pengangguran tersebut.
Jadi, saya disini lebih menjelaskan kepada solusi agar Indonesia bangkit dari keterpurukan dan pengangguran. Jika saya berbicara tentang Indonesia yang bangkit dari keterpurukan, saya masih bingung. Karena jika dlihat secara general, Indonesia memang belum bangkit dari keterpurukan-keterpurukan yang ada. Contohnya, ekonomi yang masih belum stabil, budaya yang lambat laun menghilang dengan adanya peniruan budaya barat, agama yang kian lama terkikis sehingga banyak timbulnya ”kiamat” kecil seperti pelaku pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang jika kita lihat lagi kebelakang, salah satu penyebab semua itu terjadi adalah penganggur yang membutuhkan uang. 

Menurunnya Tingkat Pengangguran di Jakarta

“Menurunnya Tingkat Pengangguran Di Jakarta”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta per Februari 2012 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,11 poin pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2012), tingkat pengangguran di DKI pada Februari 2012 sebesar 10,72% sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2011 sebesar 10,83%. Namun, jumlah pencari kerja mengalami peningkatan sebesar 23,8 ribu orang, dari 542,71 ribu orang pada Februari 2011, menjadi 566,51 ribu pada Februari 2012.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Jakarta pada Februari 2012 tercatat 5,28 juta orang, bertambah sekitar 273,40 ribu orang, dibandingkan Februari 2011 sebesar 5,01 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di ibukota pada Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang, bertambah sekitar 249,59 ribu orang, dibandingkan Februari 2011.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,89% dari 67,94% pada Februari 2011 menjadi 70,83% pada Februari 2012.

Untuk status pekerjaan di Kota Betawi ini, pada Februari 2012 terbanyak sebagai buruh/karyawan yaitu 3,05 juta orang (64,48%), diikuti  usaha sendiri sebesar 804,05 ribu (17,05%) sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas 75,17 ribu orang (1,59%).

Penduduk Jakarta kebanyakan bekerja di sektor formal. "Ini berbeda dengan desa di Indonesia pada umumnya yang merupakan daerah pertanian dan bekerja di sektor informal," ujar Nyoto Widodo, kepala badan pusat statistic DKI Jakarta, Senin (7/5).

Sementara berdasarkan jumlah jam kerja, pada Februari 2012 sebanyak 4,16 juta orang (88,14 %) di DKI bekerja lebih dari 35 jam per pekan, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari delapan jam per pekan hanya sebesar 23,39 ribu orang (0,5%).

Sementara itu, dilihat dari lulusan para pekerja mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada Februari 2012, pekerja yang berpendidikan lulusan Diploma dan Universitas terbanyak di Jakarta sebesar 1,13 juta orang (23,89%), disusul lulusan SMA sebanyak 1,09 juta orang (23,05%).

Untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan lulusan SMK, Diploma serta Universitas, mengalami penurunan, sedangkan pada tingkat SMA Umum, SMP dan SD mengalami kenaikan.

Tingkat pengangguran SMK turun 3,91%, dari 15,31% pada Februari 2011 menjadi 11,44% pada Februari 2012. Sedangkan pada lulusan Diploma atau Universitas turun 2,91%, dari 12,88 % pada Februari 2011 menjadi 9,97% pada Februari 2012.

SEdangkan tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah lulusan SD. Pengangguran di tingkat ini naik 3%, dari 4,19% pada Februari 2011 menjadi 7,2% pada Februari 2012. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA kenaikannya sebesar 1,9% dan 2,08%.

"Sebenarnya lowongan kerja itu ada. Namun sering terjadi asimetri informasi (informasi tidak seimbang) antara pencari kerja dan perusahaan pencari pegawai. Sehingga tetap saja lowongan kerja tidak terisi, sementara para pencari kerja tetap mencari kerja," sebut Nyoto.
Redaktur: Karta Raharja Ucu                                                                                
Reporter: Umi Lailatul